SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA DPRD

Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/PID/2015. Tanggal 04 Mei 2015). Yang mana kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu penghinaan umum (diatur dalam Bab XVI buku II KUHP) dan Penghinaan khusus (tersebar di luar Bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap putusan tersebut. Bagaimana pengaturan sanksi tindak penghinaan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/PID/2015 Tangggal 04 Mei 2015 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan tentang suatu penelitian normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/PID/2015 Tanggal 04 Mei 2015. Dengan demikian objek yang akan penulis analisas adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Agung, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/PID/2015 menjelaskan bahwa Perbuatan para terpidana diancam pidana penjara sebagaimana diatur KUHP dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

1.  UEU-Undergraduate-33571-COVER.Image.Marked.pdf - 203 KB
2.  UEU-Undergraduate-33571-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 270 KB
3.  UEU-Undergraduate-33571-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 281 KB
4.  UEU-Undergraduate-33571-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 308 KB
5.  UEU-Undergraduate-33571-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 262 KB
6.  UEU-Undergraduate-33571-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 261 KB
7.  UEU-Undergraduate-33571-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 269 KB
8.  UEU-Undergraduate-33571-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 332 KB
9.  UEU-Undergraduate-33571-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 271 KB
10.  UEU-Undergraduate-33571-BAB1.Image.Marked.pdf - 567 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM